gravatar

Merana Belum Terima Gaji 80 Persen PNS SBT tak Masuk Kantor

 
Ambon - Sehari setelah aksi demonstrasi menuntut pencopotan Kapolres Seram Bagian Timur (SBT), AKBP Hasan Mukadar dari jabatannya yang dilakukan ribuan PNS, ternyata aktivitas perkantoran di Kota Bula sepi.
Terbukti sekitar 80 persen PNS tidak masuk kantor seperti biasa­nya. Mereka beralasan belum mendapatkan gaji dan tidak memi­liki ongkos untuk masuk kantor.
Hal ini diakui sejumlah PNS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT yang enggan namanya diko­rankan kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (24/2).
“Hari ini (kemarin-red) aktivitas perkantoran di Kabupaten SBT lumpuh, 80 persen PNS tidak masuk kerja. Alasannya karena kita sudah menjalankan perintah bupati, yaitu melakukan demon­strasi menuntut pencopotan Kapolres SBT AKBP Hasan Muka­dar, tetapi hak-hak kita belum juga dibayar,” tandas PNS tersebut.
Diakuinya, saat ini semua PNS di Kabupaten SBT belum juga mene­rima hak-hak mereka sehingga membuat mereka merana, namun tidak dapat berbuat apa-apa karena ada ancaman dilakukan oleh Bupati SBT, Abdullah Vanath.
“Kita tidak punya lagi uang transport ke kantor. Kita sudah ikut perin­tah bupati untuk demo tetapi seka­rang kita tidak punya uang karena belum menerima gaji,” ungkapnya.
Hal yang sama juga diakui oleh PNS lainnya, bahkan menurutnya biaya makan dan pembayaran uang kos tertunda berbulan-bulan.
Tak hanya itu, setelah demo itu sejumlah PNS merasa bersalah dan malu dengan tindakan mereka hanya karena takut dengan ancaman bupati.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat SBT, M Rum kepada Siwalima melaluitelepon selulernya, Jumat (24/2), juga mengecam tindakan yang dilakukan Bupati SBT. “Tidak pantas bupati memaksakan kehen­dak­nya dengan cara yang tidak ele­gan. Bupati tampak panik, ketakutan berlebihan terhadap kasus-kasus korupsi yang saat ini gencar diusut polisi, jaksa dan KPK. Ini bentuk pengalihan isu,” tan­dasnya.
Rum menambahkan, Bupati SBT kini telah kehilangan kendali karena aksi demo dirancang meng­atasnamakan masyarakat ternyata tidak mendapat tanggapan.
“PNS yang terpaksa ikut perintah bupati karena diancam, sementara masyarakat malah menjadikannya sebagai bahan lelucon,” jelasnya.

Ketakutan
Sementara itu, Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demo­krasi (LMND) Wilayah Maluku, Ferdy Souwakul menilai Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath ketakutan sehingga meng­otaki aksi demonstrasi untuk men­desak pencopotan Kapolres SBT yang dilaksanakan serentak di Kota Bula dan Ambon, Kamis (23/2). “Ini me­rupakan bentuk dari keta­kutan Bu­pati SBT sehingga mempro­vokasi PNS maupun beberapa kom­ponen maha­siswa untuk melakukan aksi guna me­ngalihkan isu,” kata Souwakul kepada Siwalima di Mapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Jumat (24/2).
Menurut putra Kabupaten SBT ini, ketakutan Vanath tersebut disebab­kan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam waktu dekat akan turun langsung ke SBT guna memproses berbagai kasus korupsi yang turut melibatkan Vanath.
“Ketakutan tersebut disebabkan dalam waktu dekat ini KPK akan bertandang ke SBT untuk mengusut kasus-kasus korupsi di sana, terutama terkait dengan sisa lebih pembelanjaan tahun 2007, pemba­ngunan Kantor DPRD SBT yang baru yang menghabiskan anggaran Rp 11,8 milyar lebih,” ungkapnya.
Dikatakan, dengan serangkaian isu yang dimainkan tersebut, Bupati Abdullah Vanath berharap KPK menjadi takut dan tidak lagi turun kesana.
Souwakul juga berharap Kapolda Maluku tidak terpancing dengan berbagai desakan untuk melakukan pencopotan terhadap Kapolres SBT.
Sebagaimana diketahui, aktivitas pemerintahan di Kabupaten SBT Kamis (23/2), lumpuh total. Pasalnya, ribuan PNS yang tersebar hingga ke pelosok kabupaten tersebut bangkit melakukan aksi demonstrasi menun­tut pencopotan Kapolres SBT, AKBP Hasan Mukadar dari jabatannya.
Informasi yang dihimpun Siwa­lima terungkap diduga aksi ini dilakukan berdasarkan perintah Bupati SBT, Abdullah Vanath.
Demonstrasi tersebut seharusnya ditujukan kepada Bupati Vanath selaku Kepala Pemerintah Kabupa­ten SBT lantaran belum membayar gaji PNS selama tiga bulan sejak Desember 2011 hingga sekarang.
Namun kelihaian Vanath yang didukung kekuasaan yang dimiliki­nya, membuat aspirasi PNS berbalik 180 derajat, sehingga demonstrasi secara serentak dilakukan di Kota Bula dan Ambon  menuntut pencopotan Kapolres SBT Hasan Mukadar.
Dalam aksi tersebut, jika ada PNS yang berbelok dari perintah bupati, maka resikonya dimutasikan jauh ke luar kota dan bagi yang punya jabatan dicopot dan digantikan dengan orang lain.
Sebelum PNS melakukan aksi ini, absensi terlebih dahulu diambil dan jika ditemukan ada PNS yang tidak ikut berdemo maka resiko besar menanti PNS yang bersangkutan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, alasan PNS melakukan demonstrasi terhadap Kapolres SBT disebabkan yang bersangkutan selama bertugas di SBT tidak mampu menangani sejumlah kasus hukum seperti pembakaran Kantor DPRD SBT pun kasus-kasus lainnya.
Alasan inilah yang melatarbe­lakangi aksi demonstrasi PNS terhadap Polres SBT. Ironisnya, dibalik aksi demonstrasi yang digagas Abdullah Vanath tersebut, ternyata ada keta­kutan besar yang membayang-baya­ngi bupati dua periode ini.
Bagaimana tidak, jajaran Polres SBT saat ini sementara menangani kasus dugaan korupsi pemba­ngu­nan gedung DPRD SBT senilai Rp 14 milyar lebih yang diduga proyek ini dikerjakan oleh Vanath berbendera PT. Catur Darma Indah, perusahaan pribadi Vanath dengan Direktur Indah, keponakannya sendiri.
Proyek belasan milyar ini diduga dikerjakan tanpa tender tahun 2010, sementara dianggarkan dalam APBD 2011. Lagi-lagi proyek ini lolos dari DPRD setempat, karena bupati iming-iming tiap anggota DPRD Rp 100 juta, sehingga dengan mudah disetujui meski dikerjakan tanpa tender.
Tidak hanya mega proyek ini yang diusut Mukadar, tapi kapolres yang tidak pandang bulu ini juga mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya yang masih melibatkan Bupati Vanath, seperti proyek-proyek pengadaan tanpa tender di Bagian Umum Pemkab SBT bernilai milyaran rupiah, proyek jalan masuk Limomir Jalan Baru dan area kediaman baru Bupati SBT konstruksi baja yang sudah diaspal juga dikerjakan tanpa tender.
Sikap tegas Kapolres SBT, Hasan Mukadar inilah yang membuat Bupati Vanath berang dan memerintahkan seluruh PNS di SBT tanpa kecuali melakukan aksi demonstrasi meminta Mukadar dicopot dari jabatannya.
Dari informasi yang dihimpun, Pemkab SBT mengambil kebijakan meliburkan PNS, dengan dalih wajib demo Polres SBT, padahal hak PNS selama tiga bulan belum terbayarkan oleh pemkab setempat.
Sementara itu, Bupati SBT, Abdullah Vanath yang dikonfirmasi Siwalima menyangkut dugaan tersebut melalui telepon selulernya, tadi malam, enggan untuk menjawab panggilan masuk. Saat Siwalima, mengirimkan pesan singkat melalui telepon seluler, Vanatah justru mengarahkan untuk mewawancarai Koordinator Lapangan (Korlap), Abdullah Palembang. (S-27/S-35)

Sumber : Siwalimanews

Design @RayyaGiri

Entri Populer