gravatar

Bupati SBT Diminta Taati Aturan Soal Ibukota Definitif

Ambon - Juru Bicara Front Oposisi untuk Seram Bagian Timur (FOSBT), Hidayat Rumata meminta, Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk mentaati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten SBT dengan menetapkan ibukota definitif di Hunimua dan bukan di Kota Bula.

"Bupati haruslah patuh terhadap aturan perundang-undangan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten SBT," kata Rumata kepada Siwalima, pekan lalu.

Pernyataan Rumata ini sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBT, Ramly Arey terkait pemindahan kota kabupaten di dataran Hunimua tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi haruslah menyiapkan sarana infrastrukturnya dulu.

"Kita sadari bahwa persoalan memindahkan sebuah kota kabupaten memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi sangat tidak logis kalau delapan tahun dataran Hunimua tidak tersentuh pembangunan sama sekali. Apalagi, pembebasan lahan hanya dilakukan sekali lalu dibiarkan hinga dataran Hunimua mulai menghijau seperti tidak tersentuh dan anggaran pembangunan selama ini dikemanakan," kata Rumata.

Menurutnya, pembebasan lahan seluas 80 hektar yang diperuntukkan untuk lokasi kota kabupaten sudah dilakukan oleh masyarakat yang punya hak ulayat di dataran Hunimua, di mana dalam penyerahan tanah secara simbolik oleh masyarakat disaksikan lansung oleh Bupati dan rombongannya sendiri, yang sekaligus menuju tempat yang ditujukan untuk melakukan penggusuran awal sebagai tanda kota kabupaten sudah dibangun.

Namun parahnya, hingga saat ini ketika masa periode pertama bupati sudah berakhir dan dilanjutkan pada periode kedua, pembangunan kota kabupaten juga belum rampung dilakukan dan baru sebatas peletakkan batu pertama saja, yang sudah dilakukan sebagai prestasi buruk tak tunduknya Pemkab SBT pada amanat undang-undang.

"Ketika sudah dilakukan pengusuran oleh kontraktor dan peletakan batu pertama, itu berarti anggaran yang dikhususkan untuk pembangunan sebuah Kota Kabupaten itu sudah dibahas dan disahkan di DPRD, namun anehnya sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti soal kapan daratan Huniamua tersebut akan menjadi Ibukota definitif Kabupaten SBT," katanya heran.

Ia menduga, ada penyelewengan dana pembangunan Ibukota Kabupaten SBT oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga proses realisasi amanat Undang-Undang untuk mengembalikan ibukota SBT di Hunimua menjadi tak jelas hingga kini.

Padahal, sebagaimana diketahui, hingga kini master plain kota kabupaten sudah disiapkan hingga terpampang di seluruh pelosok kecamatan, bahkan sampai di desa-desa di SBT lewat pamflet-pamflet sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, namun sampai saat ini tidak seperti apa yang diharapkan.

"Hunimua bukan jadi agenda perencanaan pemindahan kota kabupaten SBT saja, tetapi itu sebuah keharusan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten SBT," tegasnya.

Ia memintakan, DPRD SBT dapat meningkatkan fungsi kontrolnya, sehingga tak cuek dalam kondisi yang terjadi hingga saat ini. (mg-1)

Sumber : Gumu mae Group

Design @RayyaGiri

Entri Populer