gravatar

Pembentukan Bazis, Modus Korupsi Baru di Kabupaten SBT

AMBON - Jaringan Kontrol Kebijakan Publik (JKKP) Provinsi Maluku berdasarkan hasil investigasi ada dugaan tindak pidana korupsi pada pembagian Zakat, Infaq dan Sedekah di Departemen Agama (Depag) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Berdasarkan penelusuran JKKP dilapangan, Badan Amal Zakat, Infaq dan Sedekah (Bazis) yang di SK-kan Bupati SBT telah melakukan pemungutan Zakat Profesi selama 6 bulan senilai Rp. 1.478.474.453, pemungutan infaq dan sedekah selama 6 bulan dengan jumalah Rp. 90.141.350 dengan total pemungutan selama enam bulan zakat profesi sebagaimana yang di SK-kan Bupati SBT tersebut sebesar Rp. 1.568.615.803.

"Berdasarkan hasil investigasi lapangan, Bazis yang merupakan salah satu rangakian kebijakan Bupati SBT untuk melakukan pemungutan Zakat profesi selama enam bulan kepada PNS sangatlah tidak rasional, dan ini merupakan modus yang mengarah pada dugaan indikasi korupsi," kata Koordinator Devisi Hukum dan Advokasi JKKP, Abas Rumakuway kepada wartawan kemarin.

Dikatakan, selain terindikasi adanya korupsi pada pemungutan zakat profesi yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten tersebut, diduga indikasi korupsi terjadi sebesar Rp. 2.00.000.000 pada penyaluran bantuan pembangunan Masjid Raya Bula. Untuk kebutuhan pembangunan Masjid anggaran dipersiapakan sebesar Rp. 646.325 namun yang baru diterima pihak pengeloa masjid baru Rp. 4.00.000.000

"Kami meligat dugaan pemangkasan anggaran terjadi pada penyaluran bantuan pembangunan Masjid Raya Bula. Untuk kebutuhan pembangunan Masjid anggaran dipersiapakan sebesar Rp. 646.325 namun yang baru diterima pihak pengeloa masjid baru Rp. 4.00.000.000," ungkapnya

Menurutnya, Kepala Depag SBT seperti orang yang tidak memahami aturan perundangan negara serta aturan keagamaan yang menerima SK Bupati SBT untuk membentuk Bazis yang diketuai Erna. Pasalanya, lanjut dia, Bazis merupakan salah satu wajah baru korupsi di Kabupaten SBT. Karena untuk zakat, Infaq dan sedekah, tidak perlua ada paksaan kepada PNS dengan melakukan pemotongan gaji.

Sementara itu, Sekretaris Devisi Hukum dan Advokasi, Halaludin Sagey, mengatakan zakat, merupakan kewajiban bagi umat islam tanpa paksaan, sementara infak dan sedekah merupakan hal yang sunah dalam ajaran keagamaan. Dengan diterbitkannya SK Bazis oleh Bupati SBT sekiranya telah mengkebiri hak-hak PNS di Kabupaten SBT.
"Saya kira SK yang diterbitkan oleh Bupati SBT untuk memotong gaji PNS merupakan proses pengkabirian hak-hak mereka. Padahal dalam pandangan agama kewajiban setiap orang untuk bersedekah tanpa paksaan karena itu merupakan anjuran agama, dan untuk infak serta sedekah hukumnya adalah sunah yang jika dikerjakan mendapatkan pahala kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa," ungkapnya.

Bahkan dikatakan, pemberian zakat sesuai dengan SK tersebut bukanlah kepada masyarakat yang wajib menerima,"panataun kami, pemeberian zakat tidak tepat, karena diberikan kepada orang-orang yang tidak wajib menerima zakat sebagaimana mesetinya," ungkitnya.

Untuk itu, sangat penting jika modus dengan wajah baru korupsi ini ditangani piha Kejati Maluku dengan memintai pertanggungjawaban Bupati SBT, Ketua Bazis serta Kepala Depag SBT. (CR2)
 

Design @RayyaGiri

Entri Populer