Sabtu, 28 April 2012

Vanath "Digoyang" di Kampung Halamannya

BULA - Setelah aksi demo digelar di Kejaksaan Tinggi Maluku dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, sejumlah komponen pemuda yang tergabung dalam  Jaringan Kontrol Kebijakan Publik (JKKP) Maluku,  mulai ‘mengoyang’ Bupati Seram Bagian Timur Abdullah Vanath di kampung halamanya Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Selasa 24 Januari.

Dalam aksinya,  ratusan massa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dan  mendesak wakil rakyat menandatangani dukungan nota protes kepada KPK sebagai sikap kekecewaan dan ketidakkepercayaan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat SBT terhadap KPK yang dinilai lamban dan tak bergigi menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati SBT Abdullah Vanath, dimana  diperkirakan dalam delapan tahun massa kepemimpinannya  telah berhasil meraup Rp.7 triliun.

Abas Rumakway sebagai Koordinator Lapangan,  saat berorasi  mengatakan DPRD Kabupaten SBT senangtiasa didikte dan diremot oleh Bupati Abdullah Vanath dengan kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan. Dimana bersama mereka mengurus dan membagi-bagi uang rakyat untuk  kepentingan mereka sendiri.  Sehingga Abdullah Vanath saat ini adalah bupati terkaya di Maluku karena telah memiliki kekayaan pribadi yang berlimpah seperti tiga buah mini market, dua kapal kargo GT 2500 ton, tiga usaha jasa travel, dan dua buah rumah mewah di Jakarta, satu toko, satu  rumah mewah di Smbon, satu usaha distribusi semen tonasa yang beroperasi di Bula yang dilengkapi dengan gudang penampung, usaha perkebunan Pala di kecamatan Wrinama di gunung sunan 50. 000 pohon, usaha perkebunan pala di Kecamatan Bula Sesa Silohan 10 hektar dengan penanaman 4000 pohon Pala.

“Fakta-fakta tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh aparat penegakan hukum,” tandas Rumakway.
Menurutnya dari fakta-fakta tersebut, JKKP Maluku melakukan aksi unjuk rasa berdasarkan data pembuktian dan dokumen yang kuat dan akurat diantaranya  Surat no : 106/P-GR-XII/2010, tertanggal 01 desember 2010, tentang dugaan penyalagunaan wewenang/ korupsi oleh bupati Abdullah Vanath dalam penerbitan izin pemanfaatan kayu atas P.D. Mitra Karya  tahun 2006 dengan total kerugian negara sebesar Rp, 49.169.258.901.2.
Surat no: 201/L-GR/V/2011, tertanggal 10 juni 2011, tentang dugaan korupsi APBD oleh bupati Abdullah Vanath, tahun 2006 yang merugikan negara sebesar Rp. 50.353.071.869.09 (hasil audit BPK-RI-Provinsi Maluku) dan surat no: 204/L-GR/VIII/2011, tertanggal 09 agustus 2011, tentang dugaan korupsi APBD olah Abdullah Vanath, tahun anggaran 2007 yang merugikan negara sebesar Rp. 136.368.910.615.28 (hasil audit BPK-RI-Provinsi Maluku).

Sementara sihadapan 18 anggota DPRD SBT tanpa kehadiran ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten SBT yang diterima dalam ruang sidang utama, JKKP menyampaikan Nota Protes untuk segera di tindaklanjuti oleh KPK diantaranya meminta  KPK segera menindaklanjuti seluruh laporan dugaan korupsi dan penyalagunaan wewenan oleh bupati Abdullah Vanath sesuai surat laporan yang disampaikan tersebut,  KPK segera memanggil dan memeriksa Abdullah Vanath terkait dengan penyalagunaan  anggaran dan wewenang berdasarkan temuan BPK-RI dalam APBD SBT.

Meminta kepolisian untuk bekerja sama dengan KPK agar Abdullah Vanath segera di proses sesuai hukum yang berlaku bila telah terbukti melakukan korupsi. Juga meminta  DPRD SBT segera memanggil Abdullah Vanath untuk bertanggung jawab terhadap APBD yang telah dipergunakan.
Pantauan RADAR AMBON  di Kota Bula mengatakan saat aksi demo yang berlangsung di gedung DPRD SBT itu, sempat terjadi ketegangan lantaran para demonstran mendesak wakil rakyat menandatangani surat atau nota protes yang dibuat oleh JKKP.

Ketegangan terjadi setelah para wakil rakyat tidak mau menandatangani surat tersebut dengan alasan menyalahi aturan di DPRD SBT karena DPRD tidak berwenang menandatangani surat dukungan terhadap KPK untuk memeriksa bupati SBT Abdullah Vanath karena tidak melalui sidang paripurna atau sidang istimewa. Para demonstran kemudian bersuara lantang dalam ruang sidang, alhasil DPRD SBT hanya menandatangani surat masuk atau tanda terima. JKKP  kemudian melanjutkan aksinya ke polres SBT. (REE) Aksi Demo Juga Dilakukan di Polres Bula 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar