gravatar

VanatH LantiK NAPI Jabat Kepala Bappeda SBT


AMBON - Perombakan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kamis 10 Mei, dilakukan Bupati SBT Abdullah Vanath. Sebanyak 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami perombakan, namun tidak ada wajah baru karena hanya pindah tempat.

Anehnya Tedy Sibualamo yang saat ini berstatus sebagai seorang nara pidana (Napi), dan masih mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Masohi karena harus menjalani vonis 1.2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Masohi, karena terlibat dalam kasus korupsi petakan sawah di SBT, juga dilantik Vanath sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten SBT.

“Ini aneh kenapa seorang napi yang masih menjalani hukumannya bisa dilantik sebagai Kepala Bappeda SBT? Pergantian birokrasi macam apa ini!!,” ujar Direktur Lembaga Advokasi Masyarakat Adat (LAMA)-ATMARI, Nasarudin Tianotak, SH, MH, kepada pers, kemarin.

Dirinya menduga pelantikan Tedy Sibualamo sebagai Kepala Bappeda SBT oleh Bupati SBT Abdulah Vanath, karena Vanath saat ini menghadapi pilihan sulit dan sekaligus meredam gejolak masyarakat di Kota Bula yang saat ini terjadi atas terungkapnya sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Vanath. Karenanya untuk meredam hal itu Vanath sengaja melantik Tedy Sibualamo yang juga putra Bula.
“Padahal ini justeru keliru, karena Tedy Sibualamo sendiri saat ini berstatus sebagai napi,” tandas Tianotak, yang juga PD III Fakultas Hukum Unpatti Ambon dan adalah putra asli SBT.

Selain Tedy Sibualamo, kata Tianotak, pergantian SKPD yang dilakukan Vanath di Pendopo Bupati SBT itu juga ternyata bisa dikatakan tidak ada yang berubah. Karena mereka yang dilantik hanya berpindah tempat dari jabatan sebelumnya. “Ini namanya perombakan ‘rumah susun’, dirombak tapi kemudian disusun lagi seperti itu,” tandas Tianotak, yang berharap Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu segera menyikapi hal ini.

Sementara itu, dari data yang diperoleh RADAR AMBON, nama-nama pejabat yang dilantik Bupati SBT Abdullah Vanath yakni Sri Utami Wokas sebagai Staf Ahli Bupati sebelumnya menjabat sebagai Kadis Catatan Sipil, Rahman Wailisa sebagai Kepala Catatan Sipil sebelumnya menjabat Kadis Pariwisata SBT, Bakri Wokas sebagai Kepala Kesbangpol Linmas sebelumnya staf ahli dan Kepala BKD SBT.

Jafar Kwairumaratu sebagai Kepala Unsur dan Penanggulangan Bencana, sebelumnya Kepala Kesbangpol Linmas, Tedy Sibualamo sebagai Kepala Bappeda, Ny. Farida Kaplale sebagai Kadis Koperasi sebelumnya Plt Kadis Koperasi, Moksen Albram sebaga Sekwan sebelumnya Plt Sekwan dan mantan Camat Geser dan Tutuk Tolo.

Ramli Sibualamo sebagai Kepala BPLH sebelumnya Plt BPLH, Hasan Suwakul sebagai Kepala Dinas Pariwisata sebelumnya non job dari jabatan Kadis Pendidikan karena sebagai tersangka kasus penggunaan pajak dana DAK, dan divonis PN Masohi 1.5 tahun penjara denda Rp50 juta, namun saat banding di PT divonis bebas.

Abdulah Rumain sebagai Kepala Arsip sebelumnya Sekretaris Dinas Pertanian dan Sekretaris Pendidikan SBT, Adam Rumbalifar sebagai Sekretaris Penaggulangan Bencana, Sumarno Sagala Sekretaris Pertambangan sebelumnya PSDA Dinas PU, Mirna Derlean Sekretaris Ketahanan Pangan sebelumnya Plt Sekretaris Ketahanan Pangan. Pitson Rumalean sebagai Kepala Satpol PP, sebelumnya nonjob dari Kabag Humas dan Kepala Rumahtangga DPRD SBT, Sidik Rumalowak, SPd sebagai Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelumnya Kepala Kearsipan dan mantan Ketua KPUD SBT, Guru Depag di MTs Geser TMT 2003 dan Syarifudin Ongen Goo sebagai Kepala Dinas Pertambanga, sebelumnya Sekretaris Pertambangan dan non job dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

“Pejabat ini hanya digeser atau balik lagi ke tempat semula hanya didefinitifkan saja dari Plt. Tercatat hanya ada 2 SKPD baru yakni Badan Pananggulangan Bencana dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun tetap saja orang-orang itu juga. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pernyataan Bupati Abdullah Vanath dalam berbagai kesempatan mengeluh soal kinerja pimpinan SKPD yang tidak berbobot. Anehnya kembali memasang orang-orang itu lagi dan hanya bergeser tempat,” tegas Tianotak. Begitu juga Sidik Rumalowak, SPd, mantan ketua KPUD SBT yang adalah guru Depag/Kementrian Agama jadi guru MTs Neg.Geser, Sidik sendiri TMT 2003, Gol.III/a, satu tahun jadi guru kemudian terpilih menjadi Ketua KPUD 2004.

“Praktis cuti jadi guru, tidak rasional kalau 5 tahun kemudian berhenti jadi Ketua KPUD langsung menempati jabatan Eselon III. Jabatan Eselon III miniml III/d atau eselon III/a bagaimana bisa seorang Sidik bisa menempati jabatan ini. Luar biasa dan bisa dikatakan kejahatan birokrasi yang dilakukan Abdullah Vanath,” tegasnya. (REE). Berita Utama Harian Pagi Radar Ambon Edisi Jumat 11 MEI 2012.

Design @RayyaGiri

Entri Populer