gravatar

Betabun : CITIC dan KALREZ Membungkam Media Lokal

AMBON, AE—Ketua Divisi Advokasi Maluku Media Centre (MMC) Almudatsir Z sangadji meminta Anggota DPR RI Edison Betaubun untuk membuktikan tudingannya soal pembungkaman media lokal oleh dua perusahaan minyak yang beroperasi di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sebelumnya, Betaubun di salah satu media online molucen.online menuding perusahaan minyak Citik dan Karlez telah membungkam media, karena tidak pernah memberitakan soal masalah yang ditimbulkan perusahaan tersebut. Sebaliknya, ­media hanya menulis dugaan korupsi di Kabupaten SBT yang berbau fitnah.


Menurut Sangadji, jika Betaubun mendorong daya kritis media, itu hal yang wajar saja. Namun ketika Betaubun menuduh bahwa media massa sudah dibungkam oleh dua perusahaan minyak itu, hal ini yang tidak bisa dibenarkan. “Saya kaget. Apa dasar dan buktinya, sehingga dia (Betaubun, red) berkata seperti itu. Ini merendahkan martabat pers di daerah ini,” kecam Sangadji.

Sangadji balik menuding pernyataan Betaubun itu sebagai fitnah terhadap profesi jurnalis, karena tidak didasarkan bukti dan data. “Jangan menuduh tanpa bukti, karena itu bersifat fitnah. Saya sudah baca pernyataan pak Betaubun. Pernyataan itu tidak diletakan dalam konteks dan kasus apa. Kami mempertanyakan kapan jurnalis dibungkam oleh Citik dan Karlez,” tanya dia.

Dia mengancam akan melakukan somasi terbuka terhadap Betaubun, jika politisi Golkar ini tidak bisa membuktikan media massa dan wartawan mana yang sudah dibungkam oleh Citik dan Karlez. “Kita tantang dia membuktikan hal itu. Jika tidak bisa dibuktikan, kita akan sampaikan somasi terbuka kepada yang bersangkutan,” tandas dia.

Selain itu, Sangadji juga menyesalkan pernyataan Betaubun bahwa media massa di Ambon hanya memuat berita korupsi yang bersifat memfitnah. Dia mengharapkan sebelum menyampaikan pernyataan, Betaubun seharusnya tidak ngawur dan asal ngomong. “Banyak kasus korupsi yang disoroti media massa, kini ditangani penegak hukum. Ini artinya apa yang ditulis media massa bukanlah fitnah. Jadi jangan asal ngomong,” tegas dia.

Dia menegaskan kerja jurnalistik memiliki standar profesional tertentu, sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Tahun 2006 dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Di dalam kedua landasan normatif itu, kerja dan karya jurnalistik memiliki prosedur yang ketat sebelum mempublikasikan sebuah berita kepada masyarakat.

Sangadji heran, karena sebagai wakil rakyat, Betaubun justru mengembangkan sinisme dan tudingan miring terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi konstitusi dan merupakan amanat reformasi. “Dua pernyataan itu kontraproduktif. Logikanya tidak linear, karena seakan-akan beliau tidak mendukung media memberitakan korupsi, sementara sisi lain mendorong media kritis pada kasus tertentu. Itu sangat politis sifatnya,” tutup dia. (YAN)

Design @RayyaGiri

Entri Populer